Pembayaran. SP2D UP/GU/TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA SKPD. 000,00. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2018. 2. SP2D, SPM Register 1 SPTU ke SKPD 1 B. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA/Kuasa PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada. penulis mengadakan kajian guna mendapatkan sumber data dan. 25. 42. 000 Kas di Bendahara. 163. Modul Penerimaan. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN; dan f. Surat Perintah Pencairan Dana Yang Sering disebut SP2D. 1. sasaran belana yng digunakan e. SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja 6. Uang persediaan saja b. Untuk dana UP yang dikelola masing-masing BPP, telah dimintakan SPM GU dengan menggunakan DRPP yang dibuat oleh BPP (di SILABI BPP). SP2D-UP/GU/TU adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana UP/GU/TU yang diterbitkan oleh Bagian Pembelanjaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset berdasarkan Surat Rekomendasi UP/GU/TU dari Bidang Perbendaharaan dan Dokumen SPM-UP/GU/TU. Berikan satu contoh transaksi beserta jurnalnya atas terjadinya koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Persediaan (TU) adalah sistem dan prosedur dalam rangka mengesahkan penggunaan tambahan uang persediaan yang harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak tambahan uang persediaan diterima. adalah penerimaan uang dari penerbitan SP2D UP/TUP/GUP/LS Bendahara oleh KPPN, penerimaan uang dari pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dan penerimaan lain yang menjadi hak negara, misalnya penerimaan denda atas keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kas di Bend. antara lain berupa: SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL BJS, dan SP3. 18 Kembalikan SP2D 7,8,9 6 SP2D5 SP2D4 SP2D 2 3 SP2D SP2D SP2D, SPM-LS, SPP-LS, Lampiran Register Penolakan SPM Arsip Verifikasi 1 Tidak Lengkap 2, 3, 4 SP2D 1 -LS, SPP-LS, Lampiran 2D 2 3 Transfer Pencatatan -Terbitkan SPTU -Catat. MUTASI KAS TUNAI Penarikan uang tunai oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan cek yang. Uang Persediaan (SP2D-UP). Prosedur penerbitan SP2D-UP adalah sebagai berikut : a. BKU (D), BP Kas Tunai (D), BP UP (D), Buku Pengawasan Anggaran Pengeluaran (disahkan) 248 plays. MUTASI KAS TUNAI Penarikan uang tunai oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan cek yang nantinya. Sisa TUP yang tidak habis digunakan. Menu “Data Realisasi Penerimaan” memuat tabel-tabel realisasi pendapatan yang disajikan per akun dan per satker. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran. 2. Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. . Sub Sistem Penerbitan SPM-GU Nihil 3. 000 08/Cek/2012 20/02/12 Diuangkan. 1. c. Batas pengajuan SPM GUP Tunai adalah 30 hari kalender setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. a. Sesuai dengan Permendagri No. C. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan ( SP2D UP ) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana uang persediaan lewat bank setelah SPM terbit. b. 000. 21 2 Form B. Contoh : SP2D GUP terkahir tanggal 12 Juni, maka batas SP2D berikutnya pada tanggal yang sama, yaitu 12 Juli 2019. d. Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. Dalam kerangka SPAN, Service Desk yang dimaksud adalah unit di bawah Ditjen Anggaran dan customer IT adalah pengguna SPAN. Transaksi penerimaan fihak ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan. reports. Edit. 190/PMK. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai. Potongan SPM-PTUP adalah jumlah Kotor pada SPM-PTUP tersebut. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut ini merupakan dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. Apa beda SPM dan SP2D? Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar). Bukti transaksi yang sah dan lengkap 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 2. Pengajuan dana LS adalah pengajuan untuk pembayaran kepada pihak atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja. Melalui OM-SPAN, satuan kerja dapat mengetahui status tagihan/invoice/ Surat Perintah Membayar (SPM) apakah ditolak atau sudah diproses dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), termasuk informasi mengenai status penyaluran dana SP2D apakah sukses atau terjadi retur. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa BUN kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. . Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP dari Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Salinan Surat Keputusan. kuasa BUD c. melakukan penyetoran dana Retur SP2D dari Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji/Rekening RR BI ke Rekening Kas Negara; menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyetoran Dana Retur SP2D kepada Kuasa. 000 Jurnal. Mekanisme SPM/SP2D UP/TU/GU/LS sebenarnya mengandung maksud fleksibilitas sekaligus kontrol bagi SKPD. Namun, SPM yang dimaksud disini adalah SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya sebab SPM yang tidak diikuti penerbitan SP2D oleh KPPN tidaklah memiliki arti ekonomi yang artinya tidak terdapat implikasi. Buku Pembantu Lain-lain yang dibuat apabila terdapat kas selain LS Bendahara, UP, serta pajak. 8. SP2D-UP/GU/TU . Petugas yang ditunjuk KPA mengambil SP2D-UP/TUP yang telah diterbitkan oleh KPPN dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran (BP) paling lambat 2 (dua) hari kerja; b. 300. SP2D-UP/GU/TU . Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan :PPKD menerima SPM-UP yang diajukanoleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran. explore. Pengembalian (retur) SP2D adalah penolakan/ pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos penerima kepada Bank Operasional/Kantor Pos karena nama, alamat,. Ringkasan pengeluaran per. Haii sobat K171, pasti sudah ga asing ya sama yang namanya SPM. Akun KUASA BUD Memverifikasi SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING. 000. bulan sejak SP2D UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8). Temukan kuis lain seharga Professional Development dan lainnya di Quizizz gratis! Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di SKPD: No Transaksi Standar Jurnal 1 Pelaksanaan belanja dengan menggunakan uang persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU Dr. Pertanggungjawaban akhir penggunaan dana UP dan TUP dilakukan dengan pengajuan : SPM-GUP Nihil yang harus diajukan satker paling lambat pada akhir tahun anggaran. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang. Pengajuan dana LS adalah pengajuan untuk pembayaran kepada pihak atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja. SKPD d. A. adalah pegawai yang sudah menjadi atau menjalankan fungsi sebagai bendahara pengeluaran, pemegang uang muka, bendahara pengeluaran pembantu. SIKLUS PENATAUSAHAAN KEUANGAN – GU (Ganti Uang Persediaan) KETERANGAN : 1. a. a. Akun Rekening Koran – PPKD memiliki akun resiprokal yaitu akun Rekening Koran – SKPDMekanisme SPP, SPM,SPJ dan SP2D Uang Persediaan (UP)/NIHIL Ampersands & angle brackets need to be encoded. SPM-PTUP (Pertanggungjawaban TUP) yang harus diajukan satker paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D-TUP. Referensi cukup disetting satu kali dan tidak terikat tahun anggaran dan Satuan Kerja (Satker) dapat menambah akun pada. Mekanisme LS-Bendahara Pengeluaran adalah mekanisme pembayaran dengan menggunakan SPM dan SP2D yang dananya dicairkan melalui Bendahara Pengeluaran. Secara umum, isian di bagian Buku Kas Umum adalah sama untuk semua transaksi. Batas waktu penyampaian SPM GUP Tunai adalah 1 bulan (30 hari kalender) setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. Dengan dana UP yang disediakan, SKPD bisa membelanjakan sesuai dengan dokumen anggarannya. 54. 18 Kembalikan SP2D 7,8,9 6 SPTU SP2D 5 SP2D4 SP2D 2 3 SP2D SP2D SP2D, SPM-GU, SPP-GU, Lampiran Register Penolakan SPM Verifikasi administrasi 1 Ya Tidak Lengkap 2, 3, 4 SP2D 1 -GU, SPP-GU, Lampiran 2D 2 3 Pencatatan -Terbitkan SPTU -Catat dalam Form. Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (revolving UP), maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar 25%. Namun, DJP tetap akan melakukan pengawasan atas pemanfaatan insentif tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Hits Hari Ini. Dalam hal 30 hari kalender berikutnya jatuh pada hari libur, maka batas pengajuan SPM GUP dimajukan, yaitu hari kerja terakhir sebelumnya. 000,-. 000,. bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam. (2)Dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan,. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. SP2D Uang Persediaan (SP2D-UP) ; b. Cari lalu. Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan. Tidak perlu pemisahan secara jelas antara penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen. 7. Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. Isikan. Batas waktupenyampaian SPM GUP Tunai adalah 1 bulan (30 hari kalender) setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. sapd simulasi-skpd. Tidak dalam. Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D. yang akan diterima Pemerintah Kota Gemah Ripah untuk periode tahun. 600. Sub Sistem Penerbitan SP2D Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem : B. SPM-PTUP (Pertanggungjawaban TUP) yang harus diajukan satker paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D-TUP. Pencairan Dana. Surat pengantar untuk penerbitan SP2D. 000. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SPM/SP2D. Dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan,. 2. dalam salah satu alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun. Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS yaitu, surat pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya, ringkasan pengeluaran. Sanksi dalam UP. Tidak semua transaksi dibukukan di BKU. 46. 5 Pengertian Keuangan Daerah Menurut UU Nomor UU Nomor 23 tahun 2014. SP2D UP/GU/TU, pengakuan belanja baru boleh diakui setelah SPJ bendahara pengeluaran untuk penggunaan dana UP/GU/TU mendapatkan pengesahan dari Bendahara Umum Daerah. Pada tanggal 1 November 2006, diterima SP2D UP oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan mencatat SP2D UP Nomor xx5 dari Kuasa BUD sebesar Rp25. Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. Uang Persediaan(UP) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka. SP2D UP/GU/TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA SKPD. Kolom 4 diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D. disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa · BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. OM SPAN (online monitoring SPAN) adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Setelah SP2D UP diterbitkan oleh KPPN, lakukan pencatatan nomor SP2D-nya, kemudian rekam transaksi SPM UP melalui menu Bendahara Pengeluaran » RUH Transaksi; 2. 12:00 waktu setempat. 1. kppn@gmail. Modul 3- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 332 BAB XVI SIMULASI AKUNTANSI A. Salah. dokumen lainnya. a. Bukti Penerimaan Negara d. Pertama kali dicatat di BKU kolom Selanjutnya dicatat di. belanja ini adalah sebagai berikut : No. adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 500. A plikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. IKA SPTJM F-15 Format SPTJM 6. Benar. xx. oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan terbit SP2D dari KPPN. Macam macam SP2D : 1. 5. Seluruh penerimaan dan. Jika tagihan menggunakan sistem LS (potongan pajak langsung oleh KPPN ketika sp2d terbit), maka nomor NTPN adalah nomor SPM atau Surat Perintah Membayar dengan pilihan PBK. mencetak daftar SP2D dan rekap penerbitan SP2D serta Karwas UP/TUP. Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah : Pemegang KKP melakukan belanja, dengan ketentuan sebagai berikut :. Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D-GU adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah. Catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. 3 Januari 2009 Diterima SPM-UP beserta SP2D-UP nya sebesar Rp 30. BKU (D/K), dan BP Pengawasan Anggaran Belanja (Mengisi Pagu). 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU No. ADK SPM masuk ke SPAN pada Pukul 08:00 s.